Analisis Peran Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa Datara, Kecematan Tompobulu, Kabupaten Gowa

Nur Fitri Novita Sarif; Amir Amir; Syamsuddin Syamsuddin

doi:10.30640/jmcbus.v4i3.7010

Authors

Nur Fitri Novita Sarif Universitas Muhammadiyah Makassar
Amir Amir Universitas Muhammadiyah Makassar
Syamsuddin Syamsuddin Universitas Muhammadiyah Makassar

DOI:

https://doi.org/10.30640/jmcbus.v4i3.7010

Keywords:

Accountability, Community Participation, Transparency, Village Development, Village Funds

Abstract

This study aims to evaluate the practices of budget information transparency and analyze the implementation of village government accountability in managing Village Funds in Datara Village, Tompobulu District, Gowa Regency. Furthermore, this research focuses on how the implementation of these two principles can transform public trust into participatory action by the community in village development. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interview techniques with informants consisting of village officials, community leaders, and residents, supported by field observations and documentation studies (such as the RPJMDes and RKPDes). Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing through source and method triangulation to ensure data validity. The results of the study indicate that accountability and transparency are not merely the fulfillment of administrative reports but are essential instruments for building public trust. Through information disclosure and honest accountability, the community tends to contribute more actively, starting from the planning stage (Musrenbang) and physical construction implementation to independent monitoring. This involvement is the primary key to accelerating equitable development and improving welfare in Datara Village.

References

Brigette, L., et al. (2002). Peran organisasi dan dinamika sosial. Rajawali Pers.

Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2020). Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan desa mandiri di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 2(1), 34–48.

Fitriana, L. (2022). Analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(2), 112–126.

Gunawan, A. (2020). Strategi pemerintah desa dalam mendorong pembangunan partisipatif. Jurnal Kebijakan Publik, 7(3), 55–70.

Hidayat, R. (2021). Peran lembaga desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Sosial dan Politik Desa, 4(2), 88–100.

Khan, M., Rahman, A., & Karim, F. (2022). Village governance and community participation in rural development. Journal of Rural Development Studies, 14(1), 15–28.

Multazam, J. (2024). Peran pemerintah Desa Iwoimendaa dalam pembangunan di Kabupaten Kolaka. Jurnal Pembangunan Daerah, 12(1), 44–60.

Nugroho, F. (2023). Kepemimpinan transformasional kepala desa dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Desa, 11(2), 99–113.

Putri, D. (2018). Hubungan antara kepemimpinan desa dan partisipasi masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 65–78.

Rahayu, S., & Suryani, T. (2023). Peran pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi, 9(1), 22–36.

Riskayanti, R., Setiawati, B., & Mone, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Jurnal Partisipasi Masyarakat, 5(2), 88–102.

Sari, N., & Wulandari, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi di Sulawesi Selatan. Jurnal Sosial dan Pemberdayaan Desa, 7(1), 12–25.

Sari, R. (2019). Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Margasari. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 8(2), 40–52.

Sihombing, M. (2001). Pemberdayaan pemerintah dan peran masyarakat dalam pembangunan. Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. (2002). Sosiologi: Suatu pengantar. RajaGrafindo Persada.

Sadu Wasistiono. (2006). Kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan lokal di Indonesia. Fokusmedia.

Tarsila, D. B. (2015). Otonomi desa dan kemandirian pemerintahan lokal di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, 5(1), 33–47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wulandari, T. (2016). Efektivitas musyawarah desa dalam pembangunan partisipatif. Jurnal Komunikasi dan Pemerintahan Desa, 2(1), 60–74.

Yusuf, M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi di Kabupaten Sleman. Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 14–27.