Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau
DOI:
https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.687Keywords:
standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan good government governance, kualitas laporan keuangan pemerintah.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan good government governance terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 226 orang pada 33 OPD. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 25 dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan good government governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau.
References
Afifah, R. A. (2019). Pengaruh Standar Auntansi Pemeritah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi sumber daya manusia dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.Si., Ak., CA, Erma Apriyanti, M.Akun, N. W. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). 1–11.
Imelda Latjandu, Lintje Kalangi, J. J. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Syria Studies, 7(1), 1–12.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition, 283–303.
Maria Orpa Bame, Mona Permatasari Mokodompit, A. W. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar). Lensa Ekonomi, 15(2), 100–109.
Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 10(1), 69-78. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975
Muhammad Iqba, Syifa Vidya Sofwan, R. M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Muhammad. Jurnal Ilmiah Akuntans, 13(April), 1–15.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Putri, A. M., Kirmizi, K., & Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. Jurnal Ekonomi, 24, 16–31.
Safiyulloh. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar). 1, 11–55.
Siti Chodijah Dan Nurul Hidayah. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta ). Jurnal Tekun. Vol 8. No. 1. Maret 2018, 8(1), 34–48.
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
