Kajian Sistem Penganggaran Partisipatif Pemerintah Daerah Melalui E-Government Sebagai Wujud Good Governance
DOI:
https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i1.699Abstract
Perwujudan tata kelola negara yang syarat akan prinsip good governance yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif menjadi satu hal yang sangat penting di era saat ini. Salah satu hal strategis yang perlu dilaksanakan adalah mengimplementasikan dan meningkatkan tingkat kepekaan terhadap kebutuhan informasi publik (masyarakat). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana e-government dapat mendukung sistem penganggaran partisipatif guna mewujudkan pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kajian literatur yang bersumber pada penelitian dan literatur sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian untuk dianalisis guna mendapatkan simpulan atas hasil analisis yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya e-government, masyarakat dapat secara aktif dmelaksanakan komunikasi interaktif dengan memberikan evaluasi dan tanggapan akan kinerja serta rencana pemerintah daerah. Hal tersebut mendukung konsep penganggaran partisipatif secara bottom-up sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
References
Anggarini, Y., & Puranto, B. H. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komperehensif. UPP STIM YKPN.
Arja, S. (t.t.). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 2(2), 138–150.
Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2012). Management Accounting (Sixth Edition). Pearson Education, Inc.
Cooper, W., & Ijiri, Y. (1984). Kohler Dictionary of Accountant, (6th ed.). Prentice Hall of India.
Edwi Arief Sosiawan. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia. Seminar Nasional Informatika 2008, Indonesia.
Eko, R. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Persperktif Akuntansi. Fokus Ekonomi, 2(1), 37–46.
Halim, A., & Iqbal, M. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.). Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah (2 ed.). Salemba Empat.
HÖGYE, M., & McFERREN, C. (2003). LOCAL GOVERNMENT BUDGETING: THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE. Society and Economy, 25(1), 11–36. JSTOR.
Huda, M., & Yunas, N. (2016). The Development of e-Government System in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 08(01), 97–108. https://doi.org/10.21787/JBP.08.2016.97-108
Indrajit, R. E. (2007). Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara.
Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
Martinez-Vazquez, J., Boex, J., & Arze del Granado, J. (Ed.). (2007). Fighting Corruption in the Public Sector (Vol. 284). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0573-8555(2007)284
Mesi Putri Yenti, Armel Yentifa, & Rasyidah Mustika. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Komite pada SMA Negeri 9 Sijunjung. Akuntansi dan Manajemen, 13(1), 59–75. https://doi.org/10.30630/jam.v13i1.31
Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2014). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164, 98–105. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056
Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pohan, M. H. (2000). Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah. Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu.
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 11(1).
Setyorini, N., & Hasthoro, H. A. (2013). Partisipasi Anggaran pada Organisasi Sektor Publik. urnal Bisnis dan Ekonomi, 4(2), 137–148.
Sukrisno, A. (2004). Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
