Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat

Ade Amelia Manalu; Ivan Yudianto

doi:10.30640/trending.v2i1.1911

Authors

Ade Amelia Manalu Universitas Padjadjaran
Ivan Yudianto Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1911

Keywords:

Government Internal Control System, Human Resource Competencies, Regional Asset Management Effectiveness

Abstract

This study aims to see how much influence the government internal control system and human resource competencies have on the effectiveness of regional asset management in West Bandung Regency. The survey in this study was conducted at 40 SKPDs in West Bandung Regency. The research method used in this research is descriptive-verification by distributing questionnaires to each SKPD as many as 40 questionnaires, with the respondents being the administrators of goods in each regional work unit. The data analysis method used is multiple linear regression assisted by SPSS version 29 software. The results of this study indicate that the Government Internal Control System has a positive and significant effect on the effectiveness of regional asset management. Human Resource Competence has no positive and significant effect on the effectiveness of asset management. The Government Internal Control System and Human Resource Competencies simultaneously have a positive and significant effect on the effectiveness of regional asset management. Government Control System and Human Resource Competencies simultaneously on the Effectiveness of Regional Asset Management of West Bandung Regency.

References

Abdurahman, M., Muhidin, S. A., & Somantri, A. (2017). Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian (1st ed.). Pustaka Setia.

Bay, P. G., & Tunti, M. E. D. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 7(2), 138–147.

BPK. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/126455/Permendagri-No-13-Tahun-2006

BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Https://Doi.Org/10.1017/CBO9781107415324.004

Entjaurau, M. A., & Gelatan, L. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika Email : [email protected]. 7(1), 47–67.

Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi (4th ed.). Jakarta : Salemba Empat.

Pekei, B. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat : Taushia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). Ph.D. Thesis, Central-South University of Technology, China, 76(3), 61–64.

Permendagri Nomor 19. (2016). Permendagri Nomor 19 tahun 2016. 43.

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 6(2), 14–28.

Sinaga, A. V. (2011). Analisis pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Studi Kasus Pada Pengelolaan Aset di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Universitas Indonesia.

Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). Metode Penelitian Pendidikan, 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintah Daerah. (2008). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654, 1–25.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Dpr, 249. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (2004). 1, 1–14.

Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Yusuf, M. (2013). Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.