Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yoga Adi Pawoko; Adityo Putro P

doi:10.30640/dewantara.v5i3.7947

Authors

Yoga Adi Pawoko Universitas Wahid Hasyim
Adityo Putro P Universitas Wahid Hasyim

DOI:

https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i3.7947

Keywords:

Child Protection, Human Rights, Legal Protection, Semarang City, Sexual Violence

Abstract

Data from the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) indicate that cases of violence against women and children remain relatively high. There were 227 cases in 2023, increasing to 266 in 2024 and 334 in 2025. As of July 10, 2026, 102 cases had been recorded. These figures demonstrate the continuing need for effective protection and fulfillment of the rights of child victims of sexual violence. This study aims to analyze the role of the Semarang City Government in fulfilling the rights of child victims of sexual violence based on human rights principles. The study employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the Semarang City Government, through the UPT PPA, provides protection through direct and online complaint services, temporary shelters, case outreach, psychological services, non-litigation legal assistance, and health, education, and social rehabilitation services. The fulfillment of children's rights is also supported by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning, particularly through its Division of Child Protection and Children's Rights Fulfillment. The rights addressed include protection, recovery, assistance, psychological recovery and spiritual guidance, confidentiality of identity, and social rehabilitation.

References

Camelia, A. A. (2025). Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual [Disertasi doktoral, Universitas Gadjah Mada].

Chatim, N. (2016). Hukum tata negara. Cendikia Insani.

DP3A Kota Semarang. (n.d.). Reels [Instagram profile]. Instagram. Retrieved September 1, 2026, from

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenadamedia Group.

Espos. (n.d.). Kasus kekerasan perempuan dan anak di Semarang didominasi fisik dan seksual. Retrieved September 1, 2026, from

Hidayatullah, M. S. (2025). Implementasi peran LBH Apik Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak.

Irawan, A., & H. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan. Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 2(2), 202–218.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Pemerintah Kota Semarang. (n.d.). Anda tidak sendiri: Layanan pengaduan korban kekerasan Kota Semarang. PPID Kota Semarang. Retrieved September 1, 2026, from

Pemerintah Kota Semarang. (n.d.). Data kasus kekerasan. Data Jawa Tengah. Retrieved September 1, 2026, from

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.

Riwanto, A. (2017). Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah. Oase Pustaka.

Sari, R. (2023). Peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kota Metro [Disertasi doktoral, IAIN Metro].

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Sutopo, H. B. (2016). Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian. Universitas Sebelas Maret.

Yuzakki, A. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia (Studi kasus di wilayah Kota Semarang) [Disertasi doktoral, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI].