Tantangan dan Kontroversi terhadap Dampak Serta Implikasi dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023

Authors

  • Ayaturrohmah Fijihadi Universitas Narotama Surabaya
  • Nynda Fatmawati Universitas Narotama Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2231

Keywords:

BPHTB, Notary and PPAT, Government Regulation No. 35 of 2023, Legal consistency of tax laws

Abstract

On 16 Juni 2023, the new government amended the previous law on Taxation and Redistributing Districts (BPHTB) to include all rights of land and property (exchange, grant, inheritance, land income into the company, etc.). The aim is to optimize the distribution of land through BPHTB. The critical passage in the PP is Pasal 18 ayat 2, which defines the conditions for BPHTB, including the creation of a legal authority, the right to be a wari, the right to be a judge, the right to be a judge, the right to be a judge, the right to be a judge, the right to be a judge, the right to be a judge, and the right to be a judge. The study uses normative research to analyze the PPAT's role in determining the status of BPHTB and its impact on the law. The study also examines the legal resertact process, which involves examining the law's consistency with the law and the legal norms.

References

Brotodiarjo, R. S. (1993). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco.

Harjo, D. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Siahaan, M. P. (2003). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : Teori dan praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan restribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan Bangunan Beserta Perubahannya

Downloads

Published

2024-02-19

How to Cite

Ayaturrohmah Fijihadi, & Nynda Fatmawati. (2024). Tantangan dan Kontroversi terhadap Dampak Serta Implikasi dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023. Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 236–245. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2231